Setelah beralih menjadi PTN BH, Unhas memiliki otonomi dalam pengelolaannya termasuk dalam proses pembelajaan yang menggunakan dana Non APBN. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Unhas diwajibkan untuk menyusun peraturan rektor tentang pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya bukan berasal dari keuangan negara. Untuk mengevaluasi hal ini, MWA Unhas melakukan pertemuan dengan pimpinan universitas untuk melihat sejauh mana peraturan ini telah dibuat dan diimplementasikan.

Rapat pembahasan kebijakan PBJ di Unhas dilaksanakan pada hari Selasa, 25 Juni 2024 bertempat di Ruang Rapat MWA Lantai 4 Gedung rektorat Unhas. Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua MWA, Prof. Andi Aimuddin Unde dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Subehan, Direktur Logistik Unhas, Fadly Rivai, dan stafnya Muflihah Mantasa. Dari MWA dihadiri oleh pimpinan dan anggota diantaranya Prof. Muhammad Arsyad Thaha, Prof. Andi Niartiningsih, Prof. Dr. Ir. Asmuddin Natsir, Prof. Andi Zulkifli, Prof. Hasanuddin Thahir, dan Dr. Jumiaty Nurung.

“Peraturan ini telah melalui proses yang panjang dan dikonsultasikan secara intensif kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pusat dan disahkan pada tahun 2023 yang lalu”, jelas Wakil Rektor 3, Prof. Subehan. Penjelasan Wakil Rektor kemudian dilanjutkan dengan presentase Direktur Logistik Unhas, Fadly Rivai, yang menjelaskan terkait mekanisme PBJ sesuai kebijakan rektor yang baru. “Unhas telah membuat portal PBJ yang dinamakan SPSE yang mengadopsi sistem informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dari LKPP. Dengan demikian seluruh proses PBJ yang berlaku di Unhas dapat terlaksana secara efektif dan efisien”, jelas Fadly.

Pada kesempatan ini Ketua MWA Unhas, Prof. Andi Alimuddin Unde, mengingatkan bahwa kejahatan cyber saat ini sangat marak sehingga sebaiknya pimpinan berupaya melindungi sistem SPSE ini dari ancaman para hackers. Hal ini ditanggapi oleh Direktur Logistik Unhas, Fadly, bahwa langkah-langkah antisipatif telah diupayakan. Saat ditanya tentang implementasi dari SPSE ini, Fadly menjelaskan, “Sudah ada beberapa fakultas yang melakukan PBJ dengan menggunakan SPSE, kedepannya akan dilakukan sosialisasi ke unit-unit dan menggunakan sistem ini dalam menyusun rencana anggaran tahunannya”, tutupnya.