Makassar, 24 Juni 2025 — Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin (MWA Unhas) menyatakan dukungan penuhnya terhadap proses evaluasi lapangan Zona Integritas (ZI) yang akan diikuti oleh tiga fakultas di Unhas: Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Kehutanan (FHut), dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM). Hal ini ditegaskan dalam rapat MWA yang berlangsung pada Selasa, 24 Juni 2025, bertempat di Ruang Rapat A Gedung Rektorat Lantai 4, Universitas Hasanuddin.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua MWA, Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si., dan menghadirkan pemaparan dari Dr. Andi Kusumawati selaku Wakil Ketua Tim Zona Integritas Unhas. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa seluruh fakultas di Unhas telah mencanangkan pembangunan ZI sejak 2022 dan mulai dinilai secara bertahap pada tahun 2024. Namun, hanya tiga fakultas yang berhasil lolos tahap penilaian internal dan masuk ke tahap penilaian secara nasional.

Evaluasi ZI mengacu pada enam area reformasi birokrasi yang ditetapkan pemerintah dan menekankan pentingnya implementasi layanan bebas korupsi, responsif, dan sesuai standar mutu publik. Ketua MWA menekankan bahwa keberhasilan ZI tidak cukup dinilai melalui dokumen formal, tetapi harus terlihat dalam praktik nyata di lapangan. Oleh karena itu, MWA mengusulkan dilakukannya simulasi penilaian internal yang objektif terhadap layanan fakultas. Hal ini dimaksudkan untuk menilai langsung kualitas layanan akademik dan administratif dari sudut pandang pengguna (user).

Dalam diskusi juga terungkap bahwa nilai tertinggi dalam penilaian ZI berasal dari komitmen pimpinan. MWA pun diharapkan hadir dan berperan aktif sebagai bentuk dukungan moral dan kelembagaan bagi fakultas yang sedang berjuang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Kesimpulan rapat menyatakan bahwa MWA mendukung penuh evaluasi lapangan yang akan dilaksanakan pada September 2025 dan akan melakukan kunjungan langsung ke fakultas-fakultas yang lolos tahap TPI. MWA juga mendorong Tim ZI untuk mempersiapkan kelengkapan layanan secara komprehensif serta mengutamakan pembenahan implementasi layanan, bukan hanya pada aspek administratif.